INSIGHT

Kesehatan Mental dan Papua:
Tekanan dari protes dan ketidakstabilan

23 Oktober 2019 • Bacaan 8 menit

Yosina, seorang janda berusia 70 tahun duduk di dekat jendela rumahnya yang kotor dan dipenuhi debu serta sarang laba-laba. Anak-anaknya belum pernah mengunjunginya lagi setelah berbulan-bulan lamanya. Ia bahkan kadang berpikir apakah mereka mengingat dirinya. Menghela nafasnya, Yosina mengambil secangkir kopi miliknya dan berusaha berdiri dengan bersandar pada sudut dinding rumahnya yang rusak. Ia tersandung, terkejut dengan berat badannya. “Bukan hanya menjadi beban diri sendiri, saya juga menjadi beban bagi keluarga saya. Mungkin akan lebih baik bila mereka lupa bahwa saya masih ada.”, ucapnya, sedih. Di dapur, ia mengambil sebuah lap kotor dan mengusap keringat yang mengalir pada dahinya. Suhu yang panas pada hari itu sangatlah tak sesuai untuk tubuhnya yang lelah. Tulang-tulang pada tubuhnya seakan mengkhianati tubuhnya perlahan, sama seperti yang ia pikirkan terhadap keluarganya. Di luar sana, ia mendengar teriakan-teriakan keras yang tiba-tiba. “Kami bukan monyet,” teriak suara tersebut. Ia tak punya tenaga yang cukup untuk ikut. Setiap saat, timbul pertanyaan dalam pikirannya: Apakah saya akan melihat kemerdekaan sebelum saya meninggal nanti?

Cerita di atas tidak benar-benar terjadi. Namun begitu, cerita tersebut terdengar sangat menyedihkan. Di dalamnya, tergambar fakta yang menyayat hati tentang rasanya menjadi warga Papua, yang seperti warga negara yang terlupakan.

Kesehatan mental merupakan sebuah masalah yang meningkat di Papua. Namun, hal apakah yang sebenarnya menyebabkan tekanan batin yang dirasakan dan mengapa hal ini tak mendapatkan perhatian yang jelas-jelas dibutuhkan?

Sederhana saja. Kekerasan.

Jalan-jalan di Papua dipenuhi kekerasan dan kerusuhan. Untuk menyiapkan artikel ini, aku memutuskan untuk mencari berita- berita terkini berkaitan dengan salah satu daerah yang ada di Indonesia ini. Hampir semua berita menunjukkan sebuah demo yang berakhir dengan kerusuhan, membuatku kaget. Situasi ini terus terjadi sejak 50 tahun yang lalu, diikuti dengan penyertaan Papua sebagai bagian dari Indonesia pada tahun 1969 (Singh, 2019)

Bulan Agustus lalu merupakan waktu yang riskan bagi warga Papua dan Militer Indonesia. Dari banyak kerusuhan yang terjadi, ada sebuah daerah yang menonjol bagiku, yaitu kerusuhan untuk melawan rasisme oleh mahasiswaberakhir kacau saat kendaraan-kendaraan dibakar dan gedung-gedung dirusak. Siswa-siswa Papua di Surabaya menjadi korban penghinaan ras. Mereka dibuat tak berdaya oleh satpam dan organisasi yang merendahkan mereka dengan sebutan “monyet” dan perlu untuk “dikeluarkan” dan “dibunuh” ("Riots flare in Manokwari after 'racist' attack on Papuan students in Surabaya", 2019). Pemerintah Indonesia menanggapi hal tersebut dengan menghilangkan akses internet di Papua, menambah keterbatasan mereka dalam kebebasan dan menuai protes yang berkelanjutan.

Mengapa kekerasan begitu ekstrim pada daerah ini? Alasan utama dibalik semua kekacauan ini adalah pengecualian Papua yang tak adil pada keputusan legislatif bersejarah yang penting, termasuk dalam Perjanjian New York 1962 dan referendum 1969 yang menyoroti inklusi di dalam wilayah Indonesia. Namun, ada alasan lain, yaitu penyesuaian ekonomi di Papua. Meskipun kaya akan sumber daya alam, rakyat Papua miskin. Sumber daya alam mereka terus-menerus diambil oleh perusahaan-perusahaan asing yang juga melakukan deforestasi terhadap tanah Papua diluar kehendak warganya. Bukti-bukti dari rasisme dan diskriminasi yang harus dihadapi oleh warga Papua disorot saat mereka menyeru “kami bukan monyet”. (DW News, 2019)

“Setiap aspek dari kehidupan warga Papua dikontrol oleh Indonesia. Mereka mengambil alih ekonomi dari daerah ini, juga segala sektor sosial dan budayanya.”
– Juru Bicara Pro-Merdeka, Victor Yeimo

Pada tahun 2001, Indonesia memperkenalkan undang-ondang mengenai ‘Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua’:

“Saudara-saudariku di Papua dan Papua Barat, saya tahu bahwa saudara sekalian merasa tersinggung… Namun sebagai saudara sebangsa, sudah sebaiknya saling memaafkan satu sama lain.”
–Joko Widodo, Presiden Indonesia

Buktinya, hal ini merupakan kegagalan dalam  peningkatan  otonomi. Kerusuhan masih terus terjadi. 

Orang-orang asli Papua mengalami dalam tekanan batin yang besar. Status seperti tak dianggap dan ketidakadilan yang mereka alami, ditambah dengan faktor-faktor lain seperti kemiskinan, kekerasan, dan perlakuan kejam, menyebabkan mereka rentan terhadap penyakit mental dan membutuhkan bantuan psikologis dengan segera. 

Di Indonesia, standar kesehatan terendah berada di Papua (Rees, van de Pas, Silove & Kareth, 2008), dengan jumlah psikiater dan perawat psikiatri yang sangat rendah. Walaupun petugas rumah sakit umum bekerja keras untuk membantu setiap orang dengan tekanan mental, mereka terlalu cepat untuk dipulangkan dan dikembalikan kepada keluarganya. Beberapa orang yang beruntung mendapat pengertian dan kasih saying oleh keluarga dan kerabatnya, sedang yang lainnya ditinggalkan begitu saja, menjadi gelandangan, dan tak bisa menjaga diri mereka sendiri.

Beberapa perubahan dan kemajuan mengenai masalah ini merupakan fakta yang tak dapat dipungkiri. Lambat tapi pasti, kesehatan mental mulai dilihat sebagai prioritas disbanding sebuah hal yang merepotkan. Dalam undang-undang, sejak tahun 1990, Indonesia telah memberikan Papua kebebasan lebih. Otonomi Khusus telah ditetapkan, membuat warga local dapat mengatur dan menyuarakan kebutuhan mereka, terutama kebutuhan ekonomi. Sayangnya, pengaturan ini gagal. Dilihat dari banyak hal, kemerdekaan Papua terlihat tidak mungkin. Walaupun begitu, dengan meningkatkan kebebasan dan otonomi, dapat diubah menjadi komunitas yang lebih aman dan bersemangat.

Sumber

DW News. (2019). Papua riots sweep through eastern Indonesia [Video]. Papua. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=2uwWn0mctTM

Rees, S., van de Pas, R., Silove, D., & Kareth, M. (2008). Health and human security in West Papua. The Medical Journal Of Australia, 189(11), 641-643. doi: 10.5694/j.1326-5377.2008.tb02226.x

Riots flare in Manokwari after 'racist' attack on Papuan students in Surabaya. (2019). Retrieved 15 September 2019, from https://www.thejakartapost.com/news/2019/08/19/riots-flare-in-manokwari-after-racist-attack-on-papuan-students-in-surabaya.html

Singh, B. (2019). Why is West Papua in Constant Turmoil?. Retrieved 15 September 2019, from https://thediplomat.com/2019/09/why-is-west-papua-in-constant-turmoil/

INSIGHT

Papua and Mental Health: Pressures from protests and instability

23 October 2019 • 8 minute read

Yosina, a 70 year old recently widowed grandmother-of-two sits by the window of her home. It is dirty, filled with cobwebs and dust. Her children have not visited in months. She wonders if they even remember her at all. Breathing a heavy sigh, Yosina picks up her cup of kopi and attempts to stand, leaning on the edges of her damaged walls. She stumbles, surprised by her own weight. “Not only am I a burden to myself, but to my family. Perhaps it is best that they have forgotten I exist,” she tells herself sadly. In the kitchen, she picks up a dirty rag and wipes the perspiration developing on her forehead. The 30 degree days are no match for her tired body. Her bones are slowly giving up on her, just as she believes her family has too. Outside, she hears the sudden eruption of shouting and yelling. “Kami bukan monyet,” they yell. She has no energy inside her to join in. The daily question imposes itself into her mind: will I see independence before I die?

Though fiction, Yosina’s story is a sad one. It depicts the heart wrenching reality of what it is like to be a forgotten citizen of Papua.

Mental illness is an increasing issue within Papua. But what causes this mental distress in the first place, and why is it not getting the attention it so obviously requires?

To put it simply, violence.

Violence fills the streets of Papua, and riots are abundant. In preparing for this article, I decided to search up the current news within this region of Indonesia. To my surprise, almost every article signalled a protest or riot that had turned violent. This situation has remained relatively the same for the past 50 years, following the inclusion of Papua as Indonesian territory in 1969 (Singh, 2019).

The past month of August has been particularly dangerous for Papuan citizens and Indonesian military. Among the many riots that took place, one stood out for me in particular. Riots against university students’ racial abuse turned devastatingly tumultuous, when vehicles were burnt and buildings damaged. Papuan students in Surabaya had been victim to racial slurs and abuse, rendered defenseless against security guards and organisations that degraded them as “monkeys” needing to be “kicked out” and “slaughtered” ("Riots flare in Manokwari after 'racist' attack on Papuan students in Surabaya", 2019). The Indonesian government responded by ceasing internet supply within Papua, increasingly limiting their freedom and prompting further protests.

Why is violence so extreme in this particular region? The key reason behind such turmoil is Papua’s unfair exclusion from crucial historical legislative decisions, including the 1962 New York Agreement and the 1969 referendum which highlighted its inclusion within Indonesian territory. Yet another reason is the economic injustice in Papua. Despite being rich in resources, its people are poor. Resources are taken by foreign companies, who also deforest sacred Papuan lands against their will. The evident racism and discrimination that Papuans must face is highlighted as they urge, “we are not monkeys” (DW News, 2019).

“All aspects of the livelihood of Papuans are controlled by Indonesians, they have taken over the region’s economy, as well as all sectors of social and cultural life.”
- Pro-Independence spokesperson, Victor Yeimo

In 2001, Indonesia introduced legislation ‘On Special Autonomy for the Papua Province’:

“ My brothers and sisters in Papua and West Papua, I know you feel offended… Therefore countrymen, to forgive each other is the best.”
- Joko Widodo, Indonesian President

Evidently, this was a failed attempt at increasing autonomy. The riots still continued.

The Indigenous peoples of Papua are under immense mental distress. The displacement and injustice they experience, combined with other factors such as poverty, violence and abuse, render them vulnerable to mental illness and in need of urgent psychological support.

Within Indonesia, health care standards are lowest in Papua (Rees, van de Pas, Silove & Kareth, 2008), with psychiatrists and psychiatric nurses being of extremely low availability. Despite general hospital staff endeavouring to assist any person who presents in mental distress, they are hastily discharged, and left in the care of family members. The lucky few find love and understanding support among relatives. Others are left disowned and homeless, unable to care for themselves.

It cannot be denied that changes and improvements are being made. Slowly but surely, mental health is being seen as a priority rather than an inconvenience. In terms of legislation, since the 1990s, Indonesia has also provided Papua with more freedom. Otonomi khusus has been established, allowing for locals to organise and voice their needs, especially economic requirements. Unfortunately, the organisation failed. For most, Papua’s independence seems impossible. However with increasing freedom and autonomy, it might just as well be transformed into a safer and more vibrant community.

References

DW News. (2019). Papua riots sweep through eastern Indonesia [Video]. Papua. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=2uwWn0mctTM

Rees, S., van de Pas, R., Silove, D., & Kareth, M. (2008). Health and human security in West Papua. The Medical Journal Of Australia, 189(11), 641-643. doi: 10.5694/j.1326-5377.2008.tb02226.x

Riots flare in Manokwari after 'racist' attack on Papuan students in Surabaya. (2019). Retrieved 15 September 2019, from https://www.thejakartapost.com/news/2019/08/19/riots-flare-in-manokwari-after-racist-attack-on-papuan-students-in-surabaya.html

Singh, B. (2019). Why is West Papua in Constant Turmoil?. Retrieved 15 September 2019, from https://thediplomat.com/2019/09/why-is-west-papua-in-constant-turmoil/

Niruni A.
Blog Contributor