Kesehatan Mental dan Militer: The Strong Silent Soldier

Menurutku, kami sering menekankan kekuatan, kerja keras dan ketangguhan dalam budaya Asia. Kaum lelaki di komunitas kita, khususnya, diharapkan untuk menanggung beban berat dalam hidup mereka; untuk tidak pernah menangis; untuk tidak pernah membicarakan perasaan mereka; untuk tidak pernah menderita. Ketika seorang anak laki-laki pergi berperang, kami tidak mengatakan ‘aduh kasihan ya’, kami mengatakan ‘di situlah ia akan menjadi laki-laki dewasa’. Pria ideal, dalam banyak budaya Asia, adalah Strong Silent Soldier: tentara yang kuat dan tidak pernah mengeluh.

Tetapi, apa yang kita korbankan untuk menggapai sosok ideal ini? Apa dampak yang diberikan dari impian untuk menjadi kuat dan tidak pernah mengeluh bagi seorang prajurit?

Pembicaraan seputar kesehatan mental dan pelayanan kesehatan mental di kalangan militer baru-baru ini menjadi sorotan, meskipun sudah terdapat bukti tentang dampak perang terhadap kesehatan mental selama lebih dari seabad (Zillmer & Kennedy, 2012). Selama Perang Sipil AS, misalnya, tentara dilaporkan mengalami "mania akut dan kronis, alkoholisme, bunuh diri ... dan penyalahgunaan zat kimia" namun pengobatan secara formal untuk gejala-gejala ini jarang tersedia dan secara praktis tidak ada. Kemudian, dalam Perang Dunia I, gejala-gejala seperti kehilangan ingatan, kesulitan untuk mengambil keputusan, dan gangguan dengan kemampuan bicara, disebut sebagai "shell-shock". Seperti yang diusulkan, ketika seorang prajurit terkena bom, hal ini merusak otak mereka dan menyebabkan perubahan ini (Bhattacharjee, 2008). Sekarang, kita tahu ini adalah gejala Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD). Bahkan, seratus tahun yang lalu, menghubungkan gejala psikologis dengan penyebab fisik lebih mudah untuk dilakukan dan tidak dianggap 'lemah'.

Saat ini, kenyataan bahwa pengalaman buruk dari ngerinya perang terkait dengan depresi berat, PTSD, penyalahgunaan zat, dan meningkatnya perilaku bunuh diri mulai dimengerti (untuk informasi lebih lanjut tentang topik-topik ini, silakan kunjungi Seribu Tujuan). Sekitar 20-30% tentara yang aktif bertugas melaporkan bahwa mereka mengalami salah satu gejala dari gangguan yang disebutkan di atas (Hoge, Auchterlonie & Milliken, 2006; Greene-Shortridge, Britt & Castro, 2007). Di AS dan sebagian besar negara Barat lainnya, layanan kesehatan mental ditawarkan kepada para veteran selama tugas mereka dan setelah bertugas, untuk membantu dalam perjalanan mereka kembali ke kehidupan sosial. Namun, banyak negara Timur belum melakukan ini. Saat ini, di Indonesia, dengan adanya penggunaan pasung yang masih umum dan kurangnya pengakuan pemerintah mengenai masalah kesehatan mental, sepertinya Indonesia masih membutuhkan waktu yang lama sebelum bisa memberikan layanan ini.

Namun, bisa dibilang bahwa masalah yang lebih besar dari kurangnya dukungan secara formal dan dukungan dari pemerintah adalah stigma tentang gangguan psikologis yang ada di seluruh dunia. Sebuah penelitian pada tahun 2004 (Hoge et al., 2004) menemukan bahwa hanya 38-45% tentara dengan gangguan kesehatan mental di AS bersedia untuk mencari bantuan dari profesional; bahkan lebih sedikit tentara (23-40%) benar-benar mencari bantuan ini di tahun berikutnya. Penyebab utama hal ini diidentifikasi sebagai stigma sosial tentang penyakit mental, yang dianggap bisa mempengaruhi kesediaan prajurit untuk menangani masalah ini dengan serius seperti jika mereka menangani kondisi fisik mereka (Greene-Shortridge, Britt & Castro, 2007). Mungkin ada pendapat bahwa, di negara-negara di mana penyakit mental masih menjadi topik yang tabu, tentara lebih mungkin untuk tidak mencari bantuan bahkan jika ada layanan tersedia, karena takut hal itu akan membuat mereka terlihat lemah.

Gagasan ini mengajukan sebuah pertanyaan: apakah kehidupan para prajurit perlu dikorbankan hanya untuk memenuhi pandangan ideal kita tentang Prajurit yang Kuat dan Diam?

References
Sumber