Kesehatan Mental dan Papua: Tekanan dari protes dan ketidakstabilan

Yosina, seorang janda berusia 70 tahun duduk di dekat jendela rumahnya yang kotor dan dipenuhi debu serta sarang laba-laba. Anak-anaknya belum pernah mengunjunginya lagi setelah berbulan-bulan lamanya. Ia bahkan kadang berpikir apakah mereka mengingat dirinya. Menghela nafasnya, Yosina mengambil secangkir kopi miliknya dan berusaha berdiri dengan bersandar pada sudut dinding rumahnya yang rusak. Ia tersandung, terkejut dengan berat badannya. “Bukan hanya menjadi beban diri sendiri, saya juga menjadi beban bagi keluarga saya. Mungkin akan lebih baik bila mereka lupa bahwa saya masih ada.”, ucapnya, sedih. Di dapur, ia mengambil sebuah lap kotor dan mengusap keringat yang mengalir pada dahinya. Suhu yang panas pada hari itu sangatlah tak sesuai untuk tubuhnya yang lelah. Tulang-tulang pada tubuhnya seakan mengkhianati tubuhnya perlahan, sama seperti yang ia pikirkan terhadap keluarganya. Di luar sana, ia mendengar teriakan-teriakan keras yang tiba-tiba. “Kami bukan monyet,” teriak suara tersebut. Ia tak punya tenaga yang cukup untuk ikut. Setiap saat, timbul pertanyaan dalam pikirannya: Apakah saya akan melihat kemerdekaan sebelum saya meninggal nanti?

Cerita di atas tidak benar-benar terjadi. Namun begitu, cerita tersebut terdengar sangat menyedihkan. Di dalamnya, tergambar fakta yang menyayat hati tentang rasanya menjadi warga Papua, yang seperti warga negara yang terlupakan.

Kesehatan mental merupakan sebuah masalah yang meningkat di Papua. Namun, hal apakah yang sebenarnya menyebabkan tekanan batin yang dirasakan dan mengapa hal ini tak mendapatkan perhatian yang jelas-jelas dibutuhkan?

Sederhana saja. Kekerasan.

Jalan-jalan di Papua dipenuhi kekerasan dan kerusuhan. Untuk menyiapkan artikel ini, aku memutuskan untuk mencari berita- berita terkini berkaitan dengan salah satu daerah yang ada di Indonesia ini. Hampir semua berita menunjukkan sebuah demo yang berakhir dengan kerusuhan, membuatku kaget. Situasi ini terus terjadi sejak 50 tahun yang lalu, diikuti dengan penyertaan Papua sebagai bagian dari Indonesia pada tahun 1969 (Singh, 2019)

Bulan Agustus lalu merupakan waktu yang riskan bagi warga Papua dan Militer Indonesia. Dari banyak kerusuhan yang terjadi, ada sebuah daerah yang menonjol bagiku, yaitu kerusuhan untuk melawan rasisme oleh mahasiswaberakhir kacau saat kendaraan-kendaraan dibakar dan gedung-gedung dirusak. Siswa-siswa Papua di Surabaya menjadi korban penghinaan ras. Mereka dibuat tak berdaya oleh satpam dan organisasi yang merendahkan mereka dengan sebutan “monyet” dan perlu untuk “dikeluarkan” dan “dibunuh” ("Riots flare in Manokwari after 'racist' attack on Papuan students in Surabaya", 2019). Pemerintah Indonesia menanggapi hal tersebut dengan menghilangkan akses internet di Papua, menambah keterbatasan mereka dalam kebebasan dan menuai protes yang berkelanjutan.

Mengapa kekerasan begitu ekstrim pada daerah ini? Alasan utama dibalik semua kekacauan ini adalah pengecualian Papua yang tak adil pada keputusan legislatif bersejarah yang penting, termasuk dalam Perjanjian New York 1962 dan referendum 1969 yang menyoroti inklusi di dalam wilayah Indonesia. Namun, ada alasan lain, yaitu penyesuaian ekonomi di Papua. Meskipun kaya akan sumber daya alam, rakyat Papua miskin. Sumber daya alam mereka terus-menerus diambil oleh perusahaan-perusahaan asing yang juga melakukan deforestasi terhadap tanah Papua diluar kehendak warganya. Bukti-bukti dari rasisme dan diskriminasi yang harus dihadapi oleh warga Papua disorot saat mereka menyeru “kami bukan monyet”. (DW News, 2019)

“Setiap aspek dari kehidupan warga Papua dikontrol oleh Indonesia. Mereka mengambil alih ekonomi dari daerah ini, juga segala sektor sosial dan budayanya.”
– Juru Bicara Pro-Merdeka, Victor Yeimo

Pada tahun 2001, Indonesia memperkenalkan undang-ondang mengenai ‘Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua’:

“Saudara-saudariku di Papua dan Papua Barat, saya tahu bahwa saudara sekalian merasa tersinggung… Namun sebagai saudara sebangsa, sudah sebaiknya saling memaafkan satu sama lain.”
–Joko Widodo, Presiden Indonesia

Buktinya, hal ini merupakan kegagalan dalam  peningkatan  otonomi. Kerusuhan masih terus terjadi.

Orang-orang asli Papua mengalami dalam tekanan batin yang besar. Status seperti tak dianggap dan ketidakadilan yang mereka alami, ditambah dengan faktor-faktor lain seperti kemiskinan, kekerasan, dan perlakuan kejam, menyebabkan mereka rentan terhadap penyakit mental dan membutuhkan bantuan psikologis dengan segera.

Di Indonesia, standar kesehatan terendah berada di Papua (Rees, van de Pas, Silove & Kareth, 2008), dengan jumlah psikiater dan perawat psikiatri yang sangat rendah. Walaupun petugas rumah sakit umum bekerja keras untuk membantu setiap orang dengan tekanan mental, mereka terlalu cepat untuk dipulangkan dan dikembalikan kepada keluarganya. Beberapa orang yang beruntung mendapat pengertian dan kasih saying oleh keluarga dan kerabatnya, sedang yang lainnya ditinggalkan begitu saja, menjadi gelandangan, dan tak bisa menjaga diri mereka sendiri.

Beberapa perubahan dan kemajuan mengenai masalah ini merupakan fakta yang tak dapat dipungkiri. Lambat tapi pasti, kesehatan mental mulai dilihat sebagai prioritas disbanding sebuah hal yang merepotkan. Dalam undang-undang, sejak tahun 1990, Indonesia telah memberikan Papua kebebasan lebih. Otonomi Khusus telah ditetapkan, membuat warga local dapat mengatur dan menyuarakan kebutuhan mereka, terutama kebutuhan ekonomi. Sayangnya, pengaturan ini gagal. Dilihat dari banyak hal, kemerdekaan Papua terlihat tidak mungkin. Walaupun begitu, dengan meningkatkan kebebasan dan otonomi, dapat diubah menjadi komunitas yang lebih aman dan bersemangat.

References
Sumber